Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan Terminal Booking System (TBS), sistem pelayanan kapal EAZI, serta perencanaan dan pengendalian operasional secara terintegrasi.

Inovasi ini diarahkan untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan produktivitas terminal.

Direktur Utama TTL, David P. Sirait, menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan berkaitan erat dengan kepercayaan pelanggan dan kolaborasi pemangku kepentingan.

“Bagi TTL, keunggulan terminal tidak semata-mata diukur dari besarnya volume petikemas maupun kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang konsisten, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, serta membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan,” ungkap David.

Hingga Agustus 2026, arus petikemas TTL Group mencapai 2.027.914 TEUs atau tumbuh 12,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komitmen meningkatkan kualitas layanan turut mengiringi keberhasilan TTL meraih penghargaan Port/Terminal of the Year – South East Asia 2026 dalam Global Ports Forum Awards 2026.

Ke depan, TTL akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dengan pelanggan untuk menghadirkan layanan terminal yang andal, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan industri logistik.

​Peristiwa berlangsung sekitar pukul 15.12 WIB, saat itu Supargi dikabarkan akan pulang usai mencari rumput, dan hendak pulang melintasi rel di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Muhammadiyah Sumberrejo.

Peristiwa tersebut memaksa kereta api sempat berhenti mendadak di jalur hulu. Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) langsung bertindak cepat berkoordinasi dengan petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di Sumberejo dan Bowerno, serta tim pengamanan untuk memeriksa kelayakan rangkaian dan kondisi jalur.

​Setelah dipastikan tidak ada kerusakan teknis pada rangkaian maupun kendala pada rel, KA Anggrek dinyatakan aman dan dapat melanjutkan perjalanannya menuju Stasiun Surabaya Pasarturi. Meski demikian, penanganan darurat ini menyebabkan KA Anggrek mengalami keterlambatan perjalanan sekitar 7 menit dari jadwal seharusnya.

​Proses evakuasi korban berjalan cukup cepat dengan keterlibatan tim terkait di lapangan. Pada pukul 15.55 WIB, korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dan langsung dilarikan ke RSUD Bojonegoro untuk mendapatkan perawatan medis.

​Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengonfirmasi kejadian tersebut sekaligus menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa korban. Ia kembali mengingatkan publik bahwa area sekitar rel merupakan ruang manfaat jalur yang sangat berbahaya untuk aktivitas umum.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi dan berharap korban dapat segera mendapatkan penanganan yang diperlukan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berada di jalur kereta api karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan dapat mengganggu perjalanan kereta api," ucap Mahendro, dalam siaran resminya, Kamis (8/10/2026).

​Kejadian ini menjadi teguran keras bagi masyarakat sekitar lintasan. Jalur kereta api merupakan area terbatas yang steril, di mana kewaspadaan dan kepatuhan warga sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Jalur kereta api merupakan area terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Kepatuhan dan kewaspadaan masyarakat di sekitar jalur rel sangat penting untuk mencegah kejadian yang dapat membahayakan keselamatan,” lanjut Mahendro.

Untuk mendukung target tersebut, TTL menerapkan konsep Berthing Priority dan Berthing Window sebagai bagian dari continuous improvement operasional.

Konsep Berthing Priority digunakan untuk mengatur prioritas pelayanan kapal, sedangkan Berthing Window diarahkan untuk memberikan kepastian waktu sandar.

Keduanya menjadi bagian dari upaya mengurangi waiting time sekaligus meningkatkan reliability jadwal pelayaran.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong David Pandapotan Sirait mengatakan, kepastian jadwal menjadi salah satu elemen penting dalam layanan terminal modern.

“Mulai dari bagaimana kapal dapat sandar lebih cepat, bagaimana jadwal sandar menjadi lebih pasti, bagaimana truk masuk terminal lebih teratur, hingga bagaimana seluruh aktivitas terminal dapat direncanakan dan dikendalikan secara lebih terintegrasi,” kata David.

Sebelumnya, TTL juga melakukan improvement terhadap pelayanan kapal di dermaga domestik.

Melalui evaluasi pola operasi dan kolaborasi dengan layanan pemanduan, rata-rata waktu tunggu kapal berhasil ditekan dari 6,67 jam menjadi 1,83 jam.

Perbaikan tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian penguatan reliability pelayanan kapal.

Pada 2026, TTL kembali melakukan inovasi melalui EAZI untuk mempercepat proses pelayanan kapal di area labuh.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan fokus TTL untuk menghadirkan layanan kapal yang semakin cepat, pasti, dan efisien.

Kembalinya Irjen Dekananto ke Jawa Timur menjadi sorotan karena ia bukan sosok baru di lingkungan Polda Jatim. Sebelum menduduki sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan atau Dirintelkam Polda Jatim.

Salah satu rekam jejak yang menonjol selama bertugas di Jatim adalah keterlibatannya dalam penertiban tugu perguruan silat yang dinilai berpotensi menjadi simbol gesekan antarkelompok.

Di bawah koordinasi dan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, sebanyak 686 tugu silat di sejumlah wilayah Jawa Timur dibongkar dan dialihfungsikan menjadi Tugu Pancasila.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong suasana yang lebih kondusif di tengah masyarakat sekaligus mengurangi potensi gesekan antarperguruan pencak silat.

Program penertiban itu juga mendapat dukungan Bakesbangpol Jawa Timur yang sebelumnya menerbitkan surat edaran pada 26 Juni 2023 mengenai penertiban tugu perguruan silat.

Tak hanya soal konflik antarperguruan silat, selama bertugas di Jawa Timur, Irjen Dekananto juga dikenal menjalankan pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok suporter sepak bola.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal ketika ia dipercaya mengisi jabatan strategis di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Setelah sekitar dua tahun menjabat Dirintelkam Polda Jatim, Dekananto dipercaya menduduki posisi Dirintelkam Polda Metro Jaya pada 2024. Di ibu kota, ia kembali berhadapan dengan dinamika keamanan dan sosial yang kompleks.

Belum genap setahun, ia kemudian dipercaya menjadi Direktur Politik Baintelkam Polri pada 2025, menggantikan Brigjen Pol Deddy Kusuma Bakti. Jabatan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di bidang intelijen keamanan.

Pada Agustus 2025, Dekananto kembali mendapat kepercayaan dengan dilantik sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Di posisi tersebut, salah satu program yang dijalankannya adalah Jaga Jakarta On The Spot, yang diarahkan untuk memperkuat komunikasi langsung antara kepolisian dengan masyarakat sekaligus membangun sinergi bersama TNI dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, TNI, dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan," ujar Dekananto dalam salah satu kegiatan tersebut.

Rekam jejaknya di bidang keamanan dan keterlibatan dalam sejumlah program sosial juga mendapat penghargaan dari pemerintah.

Baru sekitar tujuh bulan menjabat Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dekananto menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya sebagai salah satu tokoh pendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Kini, dengan pengalaman di bidang intelijen, keamanan, serta sejumlah penugasan strategis di Jatim, Jakarta dan Mabes Polri, Irjen Pol Dekananto kembali ke Jawa Timur dengan jabatan sebagai Kapolda.

Pengalaman menangani dinamika sosial, konflik antarkelompok hingga membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian dari rekam jejak yang akan dibawanya dalam memimpin Polda Jatim.

Uji coba Zona EAZI di TPK Berlian selama 4–31 Agustus 2026 mencatat 16 kapal dengan rata-rata waktu ship-to-ship berth changeover (STS) 2 jam 24 menit. Capaian tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan menuju standar waktu STS dua jam.

Adapun penerapan Zona EAZI di TPK Nilam pada 23 April–31 Agustus 2026 melayani 176 kapal dengan rata-rata waktu STS 2 jam 53 menit.

Direktur Utama TTL David Pandapotan Sirait mengatakan, peningkatan kecepatan pelayanan kapal membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

“TTL bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelayanan kapal melalui kolaborasi yang kuat guna menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, aman, reliabel, dan kompetitif,” ujar David, Jumat (02/10/2026).

TTL memperkuat integrasi perencanaan tambat, pemantauan real time, dan Berthing Management untuk mendukung efisiensi operasional.

Evaluasi berkala diharapkan membantu mengidentifikasi peluang perbaikan sekaligus meningkatkan kepastian pelayanan bagi pengguna jasa.***

Korban diketahui merupakan ibu dan anak berinisial S (76) dan P (45), warga Dusun Pager, Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman. Kedua korban hendak pergi ke sawah untuk menanam padi.

Kapolsek Kasiman, AKP Mochamad Khambali mengungkapkan korban tersengat listrik saat masuk ke area persawahan yang terdapat jebakan tikus menggunakan aliran listrik.

“Pada saat masuk ke sawah, kedua korban tersengat jebakan listrik dan seketika meninggal dunia,” ujarnya, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, jebakan listrik untuk membasmi tikus tersebut, diketahui milik tetangga korban berinisian S (50).

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada perangkat Dusun Pager sebelum diteruskan ke Polsek Kasiman. Petugas Polsek Kasiman bersama Tim Inafis Polres Bojonegoro dan petugas Puskesmas Kasiman kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi serta pemeriksaan terhadap kedua korban.

Dari hasil visum luar, ditemukan luka bakar akibat sengatan listrik pada tubuh kedua korban. Korban P mengalami luka bakar pada jari tengah tangan kiri. Sementara S mengalami luka bakar pada sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan serta luka bakar pada paha kanan berukuran sekitar 15 x 4 sentimeter.

Di lokasi kejadian, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan jebakan tikus tersebut, di antaranya gulungan kawat listrik sepanjang sekitar 10 meter dan tiang bambu sepanjang sekitar 50 sentimeter.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua korban meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan tikus. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya,” tuturnya.

Saat ini, peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Kasiman. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pemasangan jebakan listrik yang menyebabkan dua warga meninggal dunia.

Hakim mediator Dimasz Disianto menyatakan proses mediasi tidak mencapai kesepakatan. Perkara tersebut bukan dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), sehingga pemeriksaan wajib dilanjutkan ke pokok perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Penggugat, Indah Kuntari, menegaskan akan melanjutkan gugatan hingga tahap pembuktian. Menurutnya, langkah hukum tersebut ditempuh untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan persoalan yang dipersoalkan dalam gugatannya dapat diuji secara hukum di persidangan.

"Saya hadir langsung sebagai warga negara yang menggunakan hak hukum untuk meluruskan kebenaran. Kami siap membuktikan seluruh dalil gugatan dengan data dan dokumen resmi di hadapan majelis hakim," tegas Indah usai persidangan, Selasa (8/9/2026).

Indah juga menyoroti ketidakhadiran tergugat SP dan SW dalam proses mediasi yang hanya diwakili kuasa hukum.

Menurutnya, kehadiran prinsipal dalam proses mediasi merupakan bagian penting dari semangat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

"Kehadiran saya secara langsung di setiap tahapan mediasi adalah wujud penegakan hak hukum dan penghormatan terhadap proses peradilan. Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran tergugat prinsipal. Namun, gagalnya mediasi ini mempertegas langkah kami untuk membuktikan seluruh fakta di persidangan," ujarnya.

Dalam gugatannya, Indah mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian dan keabsahan riwayat pendidikan jenjang D3, S1, dan S2 para tergugat. Penggugat mendalilkan riwayat pendidikan tersebut diduga tidak tercatat secara sah dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbudristek.

Selain itu, penggugat meminta majelis hakim memerintahkan institusi perguruan tinggi selaku Tergugat III untuk membatalkan dan mencabut ijazah serta gelar magister (S2) yang diterbitkan untuk tergugat.

"Kami juga menuntut agar para tergugat dihentikan dari segala bentuk penggunaan gelar akademik yang dinilai tidak sah, baik dalam ruang publik maupun dokumen resmi," kata Indah.

Tergugat Siap Patahkan Gugatan

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Dedy Purwoko, membenarkan bahwa proses mediasi telah berakhir tanpa kesepakatan.

Menurut Dedy, mediasi gagal karena pihak penggugat tidak memberikan tanggapan substantif terhadap proses mediasi sebelumnya.

"Mediasi gagal dan dikembalikan ke majelis hakim. Sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Kami masih menunggu jadwal sidang, kemungkinan dua minggu lagi. Intinya kami siap mematahkan gugatan dengan bukti-bukti yang kami miliki," ujar Dedy.

Ia menyebut proses mediasi berlangsung singkat karena tanggapan penggugat dinilai hanya mengulang isi petitum gugatan.

"Mediasi cepat karena tanggapan dari penggugat cuma membacakan petitum lagi. Jadi tidak ada kesepakatan dan mediasi gagal," katanya.

Terkait ketidakhadiran SW dan SP dalam dua kali proses mediasi, Dedy menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

"Sesuai PERMA, yang wajib datang itu penggugat, bukan tergugat. Pihak tergugat sudah diwakili kuasa hukum," pungkasnya.

Dengan gagalnya proses mediasi, perkara kini memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara. Seluruh dalil, bukti, serta bantahan dari masing-masing pihak akan diuji dalam persidangan di PN Surabaya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat letusan berlangsung mulai pukul 23.07 WIB hingga Sabtu pagi, 5 September 2026, dengan durasi mencapai enam jam.

Dalam laporan resmi, erupsi disertai dentuman keras, gemuruh, serta lontaran lava pijar yang terlihat jelas dari Pos Pantau Pasauran, Serang. 

Gempa letusan tercatat memiliki amplitudo maksimum 70 mm dengan lama gempa mencapai 21.600 detik. Fenomena lava fountain atau semburan lava air mancur juga terpantau dari kawah aktif.

Akibat aktivitas vulkanik ini, puluhan penerbangan dilaporkan terganggu. BMKG menyebutkan abu vulkanik menyebar hingga wilayah Lampung dan sebagian Jakarta. 

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengatakan, penyesuaian operasional di sejumlah bandara tersebut menimbulkan dampak berantai terhadap konektivitas dan rotasi pesawat. Kondisi itu kemudian turut memengaruhi sebagian penerbangan dari dan menuju Juanda.

"Sehubungan dengan adanya aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau yang berdampak pada operasional sejumlah bandara di sekitar wilayah tersebut, telah terjadi penyesuaian operasional penerbangan pada beberapa bandara,” Muhammad Tohir, dalam keterangan resminya, Minggu (6/9/2026).

Dari 16 penerbangan yang terdampak di Juanda, sebanyak 12 penerbangan berstatus cancel. Delapan di antaranya merupakan penerbangan keberangkatan dari Juanda, sedangkan empat lainnya merupakan penerbangan kedatangan

"Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan serta koordinasi secara intensif bersama maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal,” katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan sekaligus menunaikan kewajiban perpajakannya

“Alhamdulillah, lebih dari 461 ribu objek pajak telah memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak daerah. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memanfaatkan kesempatan ini sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum'at (4/9/2026).

Dari keseluruhan penerima manfaat, sebanyak 456.752 objek pajak memanfaatkan pembebasan sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Khofifah, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pajak daerah mampu memberikan kemudahan dan keringanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur yang memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak daerah ini. Semoga kemudahan yang diberikan dapat membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan Bapenda Jatim, sejumlah skema pembebasan pajak telah dimanfaatkan masyarakat selama periode tersebut

Pembebasan pajak progresif dimanfaatkan sebanyak 74 objek pajak dengan nilai pembebasan Rp40.026.000.

Kemudian, pengurangan tunggakan PKB bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh dimanfaatkan sebanyak 368 objek pajak dengan nilai pembebasan Rp18.612.700.

Selanjutnya, sebanyak 2.612 objek pajak yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memanfaatkan pembebasan dengan nilai mencapai Rp538.261.417.

Kebijakan pembebasan PKB bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua untuk transportasi daring atau ojek daring dimanfaatkan sebanyak 1.639 objek pajak dengan nilai pembebasan Rp351.611.000.

Sementara itu, pembebasan PKB bagi kendaraan bermotor roda tiga dimanfaatkan sebanyak 76 objek pajak dengan nilai pembebasan Rp16.827.500.

Secara keseluruhan, berbagai kebijakan pembebasan pajak daerah tersebut dimanfaatkan oleh 461.521 objek pajak dengan total nilai pembebasan mencapai Rp965.338.617 atau hampir Rp1 miliar.

“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pajak daerah benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk menghadirkan kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan dan keberpihakan kepada masyarakat,” jelas Khofifah.

Penerimaan PKB Capai Rp214,3 Miliar

Di sisi lain, kebijakan pembebasan pajak daerah tersebut juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan PKB. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat penerimaan PKB sebesar Rp214.309.924.000 atau sekitar Rp214,3 miliar dari keseluruhan objek pajak yang memanfaatkan kebijakan pembebasan.

Adapun rinciannya, penerimaan dari pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB mencapai Rp213.811.574.200

Selanjutnya, penerimaan dari kebijakan pembebasan pajak progresif sebesar Rp75.697.500, pengurangan tunggakan PKB bagi wajib pajak berprofesi sebagai buruh sebesar Rp99.376.800, pembebasan bagi wajib pajak dalam data DTSEN/P3KE sebesar Rp153.844.000, pembebasan bagi ojek online sebesar Rp164.023.000, serta pembebasan bagi kendaraan roda tiga sebesar Rp5.408.500.

Gubernur Khofifah berharap capaian tersebut dapat semakin memperkuat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tertib dan tepat waktu.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali untuk masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” tutur Khofifah.

Meskipun program pembebasan pajak daerah telah berakhir pada 31 Agustus 2026, Khofifah berharap semangat masyarakat untuk tertib dan taat pajak terus berlanjut.

“Program pembebasan pajak daerah telah berakhir pada 31 Agustus, tetapi saya berharap semangat masyarakat untuk tertib dan taat pajak terus berlanjut. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat ikut menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” pungkasnya.

Kasus tersebut diungkap dalam konferensi pers di Mapolres Bojonegoro, Kamis (3/9/2026), yang dipimpin Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty bersama jajaran.

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Leksana mengatakan, peristiwa itu terjadi saat angkot melintas di wilayah Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu. Aksi tersebut direkam penumpang lain dan videonya kemudian beredar di media sosial pada akhir Juli 2026.

“Setelah menerima laporan pada 29 Juli 2026, kami melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menemukan keberadaan tersangka,” kata AKP Cipto.

S ditangkap sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung kopi di sekitar pintu keluar Terminal Rajapusi, Jalan Veteran, Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro. Ia diamankan tanpa perlawanan.

AKP Cipto menambahkan, terduga pelaku S ini bukan kernet atau sopir angkot, melainkan penumpang yang duduk di sebelah korban. Saat kondisi angkot sepi, tersangka diduga melakukan pencabulan terhadap korban.

Aksi tersebut diketahui penumpang lain dan direkam menggunakan telepon seluler. "Video berdurasi sekitar 4 menit 14 detik itu kini diamankan sebagai alat bukti elektronik.

Selain video, penyidik mengamankan pakaian korban dan tersangka yang berkaitan dengan perkara," pungkasnya.

S kini ditahan di Mapolres Bojonegoro. Ia dijerat Pasal 414 ayat (1) huruf a atau Pasal 415 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI. Polisi masih melengkapi berkas penyidikan untuk proses hukum selanjutnya.